TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dirugikan atas dualisme yang terjadi di DPR saat ini. Jika dualisme ini terus berlanjut, maka pemerintah tidak bisa menjalankan roda pemerintahan.

"Kalau DPR enggak kerja-kerja, pemerintah malah tersandera. Pemerintah enggak kerja-kerja. Terus masyarakat marah. Marahnya bukan ke DPR, tapi ke pemerintah," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Mahfudz mengatakan, jika sikap mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh koalisi Indonesia Hebat dianggap sebagai sesuatu yang legal dan menganggap pimpinan DPR sekarang tidak sah, maka pandangan tersebut mempunyai implikasi yang cukup besar.

Misalnya, kata dia, pembentukan nomenklatur kabinet Presiden Joko Widodo yang diajukan ke DPR beberapa waktu lalu menjadi cacat hukum. Selain itu, adanya dualisme DPR saat ini juga menghambat pemerintah dalam pembentukan anggaran untuk kementerian.

Kementerian tidak akan bisa bekerja jika pemerintah tidak segera mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) pada awal 2015.

Menurut Wasekjen PKS tersebut, kubu Koalisi Merah Putih telah menunjukkan sikap dukungan politik terhadap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia menghadiri pelantikan Jokowi-Kalla serta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang bersedia menjadi sahabat yang kritis untuk Jokowi-Kalla.

"Tapi sikap dukungan ini jangan malah dirusak oleh teman-teman pendukung Jokowi itu sendiri," ucap Ketua Komisi I DPR tersebut.