Bisa Saja Kartu Sakti Presiden Jokowi Sebagai Pencitraan
Jika Joko Widodo tidak konsisten melaksanakannya secara berkesinambungan, masyarakat akan mencapnya sebagai alat pencitraan politik semata.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKP) ditentukan oleh kekonsistenan Presiden Joko Widodo.
Jika Joko Widodo tidak konsisten melaksanakannya secara berkesinambungan, masyarakat akan mencapnya sebagai alat pencitraan politik semata.
"Jadi tergantung pelaksanaan program ini nanti apakah memang betul konsisten membantu rakyat atau hanya hit and run bikin program tapi tidak jelas keberlanjutannya," ujar Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Fentiny Nugroho, di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Namun, jika program tersebut bisa terus berlanjut dan kemudian dievaluasi untuk perbaikan, Fentiny mengaku masyarakat tidak akan menilainya sebagai pencitraan.
"Kalau konsisten, sungguh-sungguh, kemudian dievaluasi, diadakan perbaikan, rakyat bisa menilai ini bukan pencitraan," kata dia.
Fentiny melanjutkan, tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah sebenarnya wajib untuk melaksanakan sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat miskin supaya kehidupannya lebih baik.
"Kita sangat apreasiasi, saya kira ini program yang baik asal terus ditingkatkan. Kalau pelaksanaan awal kan biasanya banyak kekuarangan di depan," tukas Fentiny.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.