Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Munas IX Golkar Ancol Yorrys Raweyai menyatakan kepengurusan Munas Bali tidak sah.

Ia menyatakan hasil Munas Ancol akan diserahkan kepada Kemenkumham pada Senin (8/12/2014) siang.

"Statetment-statemen mereka yang dilakukan dan bilang tanggapi mereka berkonspirasi untuk rongrong pemerintahan yang sah," kata Yorrys di arena munas, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Rongrongan terhadap pemerintah itu, kata Yorrys terlihat dari keputusan-keputusan kubu Aburizal Bakrie. Keputusan itu antara lain menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada.

Kemudian sistem pileg proporsional tertutup dan mencoba memaksakan amandemen UU agar pemilihan presiden melalui MPR.

"Ini tidak boleh, karena langgar semangat demokrasi. Mereka berkonspirasi jatuhkan pemerintah, suruh mereka mereka menanggapi, saya siap serahkan bukti," kata Yorrys.

Yorrys menyebutkan adanya teror kecil serta intimidasi dari DPD I. Kemudian, Yorrys menyebutkan munas diberitakan sepi. Padahal sebaliknya.

"Begitu saya masuk tempat duduk masih kosong, tapi tiba-tiba MC minta kursi ditambah," ujarnya.

Ia menegaskan kubu Ical harus dibubarkan sebab terus mengganggu pemerintah.

"Besok kita bubarkan kita! Pasti! Ada kelompok yang tidak pernah berjasa dan besarkan Golkar yang lahir dan buat konspirasi untuk rongrong pemeritahan yang sah," ungkapnya.