Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Olga Lidya Minta Jokowi Tidak Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri

Menurut Olga tidak ada yang diuntungkan, baik untuk Budi Gunawan sendiri, institusi kepolisian dan lebih-lebih masyarakat.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Olga Lidya Minta Jokowi Tidak Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri
TRIBUN/DANY PERMANA
Relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu Olga Lidya (kanan) berdiskusi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kiri) di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Massa yang tergabung dalam Relawan Salam Dua Jari tersebut mendukung KPK untuk mengambil langkah hukum selanjutnya terkait tersangka rekening gendut Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Selain itu relawan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis cantik Olga Lidya termasuk jejeran relawan Jokowi-JK kala kampanye pemilu presiden (Pilpres) 2014 yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2015), petang.

Mengenakan setelan serba hitam, MC di acara penyambutan Jokowi di istana itu, datang untuk memenuhi undangan audiensi di Istana Kepresidenan.

Kesempatan ini juga ingin dipergunakan Olga untuk menyampaikan penolakannya kepada presiden mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Artis cantik ini mengaku mendengarkan dan masih mengingat jelas janji Jokowi kepada para relawan termasuk relawan yang tergabung dalam relawan salam 2 jari, bahwa tidak mengangkat orang yang memiliki masalah hukum.

Dan kini, Jokowi tengah dihadapkan pada pembuktian janji tersebut, di saat calon Kapolri yang diusulkan ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Karena itu, para relawan kembali datang mengingatkan Jokowi akan janjinya tersebut.

"Kita tidak minta macam-macam, kita tidak pernah minta apapun. Dengan kita hantar Pak Jokowi ke istana, kita punya harapan besar bahwa akan pemerintahan ini akan membawa Indonesia ke arah lebih maju, hebat, dan lebih bersih. Dan kami mendengarkan dan mengingat semua janji Pak Jokowi. Satuyang penting adalah tidak mengangkat orang yang memiliki masalah hukum," tutur Olga kala ditemui Tribunnews.com dan Kompas, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Berita Rekomendasi

Olga bersama para relawan sangat yakin bahwa di institusi kepolisian masih banyak Putera dan Puteri bangsa yang memiliki kualitas, kapasitas dan integritas yang hebat. Jadi bukan hanya Budi Gunawan.

"Di kepolisian yang demikian besar kami percaya ada banyak Putera dan Puteri bangsa yang juga bagus, yang juga hebat. Saya percaya bahwa polisi Indonesia itu adalah polisi yang hebat-hebat. Jadi masih banyak sekali yang hebat," cetusnya.

Dia juga menilai tidak adil buat Budi Gunawan dengan kasus hukum yang tengah dihadapinya masih diberikan tanggung jawab besar menjadi Kapolri.

Apalagi, kata Olga, keputusan untuk memberikan Budi Gunawan jabatan Kapolri, sangat tidak adil buat masyarakat Indonesia. Karena pasti Budi Gunawan tidak akan bisa berkonsentrasi menjalankan amanah untuk melayani masyarakat secara maksimal.

"Sebagai warga negara yang taat hukum dan konstitusi, Pak Budi Gunawan pun pasti menghormati institusi negara yang bernama KPK. Ini adalah lembaga yang sangat serius. Jadi tidak adil buat beliau memiliki kasus pribadi, tetapi kita berikan tanggung jawab yang demikian besar. Pasti dia akan repot," tandas Olga.

Jadi, menurut Olga tidak ada yang diuntungkan, baik untuk Budi Gunawan sendiri, institusi kepolisian dan lebih-lebih masyarakat.

Untuk itu, Olga bersama rekan relawan seluruh Indonesia mendesak presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal ini juga akan sangat membantu Budi Gunawan menyelesaikan masalah hukumnya di KPK.

"Yang penting jangan, jangan dan copot. Karena kasihan juga Pak Budi Hunawan, karena prosesnya sudah sampai disini. Jadi satu-satunya jalan jangan dilantik, batalkan saja," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas