Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mengalami dualisme kepengurusan jelang pilkada serentak. Berbeda dengan Golkar dengan adanya kesepakatan kerja sama Pilkada, partai berlambang Ka'bah itu tidak terlihat akan melakukan islah.

Juru bicara PPP versi Muktamar Surabaya Arsul Sani mengatakan islah masih sulit. Ia mengutip pernyataan Ketua Umum Golkar versi Muktamar Jakarta Djan Faridz yang menyampaikan pihaknya tidak dalam posisi islah.

"Karena rencana dia adalah menitipkan kader kubunya di partai lain. Jadinya pembicaraan islah menjadi lebih sulit," kata Arsul ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (1/6/2015).

Namun, ia berharap islah tersebut akan terjadi di masa mendatang. Paling tidak setelah adanya putusan PT TUN dalam waktu tidak lama lagi," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menginginkan terjadinya islah menjelang Pilkada. PPP masih dilanda konflik dualisme kepengurusan antara kubu Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya dengan Djan Faridz yang menjabat sebagai Ketua Umum versi Muktamar Jakarta.

"Kita ingin secepatnya," kata Ketua DPP PPP versi Muktamar Jakarta Epyardi Asda ketika dikonfirmasi, Selasa (26/5/2015).

Mengenai persiapan jelang Pilkada, Epyardi mengatakan pihaknya masih melihat tahapan pendaftaran memiliki waktu yang panjang. Ia menuturkan pihaknya sangat persuasif mengajak islah dengan kubu Romy.

"Kan harus ada pembicaraan awal. Nanti kita akan rapatkan dulu, rencananya malam ini kita rapat. Kita bicarakan lah bagaimana metodenya untuk islah ini," tutur anggota Komisi II DPR itu.