Laporan Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya, Lely Arrianie menilai peningkatan dana aspirasi anggota dewan rawan penyalahgunaan. Selain itu besaran nominal akan menimbulkan ketidakadilan, lantaran sejatinya anggota dewan lebih banyak berasal dari Pulau Jawa.

"Pematokan nilai serta besarannya menimbulkan ketidakadilan. Karena anggota dewan lebih banyak di pulau Jawa, maka dana yang akan diturunkan itu akan lebih banyak mengalir ke Pulau Jawa juga, padahal urgensi pemerataan pembangunan yang digagas harus melibatkan semua wilayah," ujarnya, Jumat (19/6/2015).

Meski begitu, Lely memaklumi bila dewan ingin meminta ddana aspirasi. Sebab mereka juga perlu membesarkan dapilnya. Namun, bukan berarti harus mematok jumlah angkanya.

"Kalau anggota dewan ingin meminta dana aspirasi boleh saja tapi tidak usah dipatok, sehingga saling tindih antara fungsi pemerintah sebagai pelaksana UU dengan fungsi dewan dalam hal pengawasan, anggaran dan legislasi," ujarnya.

Oleh karena itu, Lely menilai lebih baik DPR menguatkan tiga fungsinya itu, sementara mengenai pembangunan daerah, serahkan kepada pemerintah.

‎Untuk diketahui, DPR mewacanakan membesarkan dana pembangunan dapil atau dana aspirasi. Usulan yang pernah sempat menjadi polemik pada 2010 lalu itu kembali digulirkan agar masuk dalam RAPBN 2016. Usulan tersebut bahkan disertai dengan peningkatan besaran, dari Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun menjadi Rp 20 miliar setiap anggota DPR per tahun.

DPR berdalih, dana aspirasi dengan total Rp 11,2 Triliun itu merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPR pada daerah pemilihan masing-masing. Selama ini, anggota DPR mengaku merasa kesulitan merespon atau menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat di dapilnya.