TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan tahun ini sebaiknya diundur saja.

Sekretaris Jenderal PBB, Jurhum Lantong, mengatakan masih banyak permasalahan yang menghantui pelaksanaan Pilkada serentak yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia.

Misalnya, kata Jurhum, terkait dana pengawasan serta pengamanan yang belum semua tersedia.

"Lalu tentang perubahan mendadak akibat putusan MK (Mahkamah Konstitusi, red). Masalah-masalah ini rasional, menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan. Pilkada harus berjalan lancar. Karena ini bagian dari perjalanan bangsa. Jangan sampai ada gangguan stabilitas di daerah pascapilkada nanti," ujar Jurhum di DPP PBB, Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Seperti diketahui, MK baru saja mencabut larangan kerabat atau keluarga petahana kepala daerah yang ikut dalam Pilkada.

Jika memang tetap dilaksanakan, lanjut Jurhum, PBB sebagai partai peserta Pilkada siap mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan maksimal.

“Tahapan proses pilkada jalan saja terus. Tetapi pendaftaran pasangan calon dan penyelenggaraan mungkin bisa diatur untuk dilihat kembali. Bisa namanya diperpanjang, bukan ditunda," beber Jurhum.

PBB sendiri, lanjut dia, sudah hampir selesai merampungkan seleksi calon kepala daerah yang akan diusung. Jurhum mengatakan DPP PBB hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK).

“Proses seleksi calon kepala daerah di PBB sudah hampir selesai. Final rekrutmen ada di cabang, DPP hanya mengeluarkan SK saja,” kata Jurhum.

Walau demikian, Jurhum belum bersedia membeber lebih jauh siapa calon kepala daerah yang diusung PBB. Jurhum beralasan DPP masih akan menggelar rapat pleno pada Sabtu malam. Rapat pleno yang pertama kali digelar pengurus pusat juga membahas lebih jauh penanganan Pilkada secara nasional, termasuk membahas sejumlah permasalahan menjelang pelaksanaan.