TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bertekad ingin menghidupkan kembali PBB menjadi partai yang kuat dan mampu mempunyai wakil kembali di DPR RI dalam pemilu yang akan datang.

"PBB sudah punya infrastruktur sampai ke bawah, hanya selama ini masih terkendala masalah dana dan manajemen partai," katanya dalam acara pelantikan Pengurus DPP periode 2015-2020 serta Milad ke-17 PBB di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Yusril berkeinginan kelemahan-kelemahan tersebut mampu diatasi dalam menghadapi pemilu yang akan datang.

Dia mengakui bahwa PBB tidak mampu menjaga suara di tingkat pusat sehingga tidak memiliki wakil di DPR RI. Namun, Yusril mengatakan bahwa PBB masih memiliki wakil di tingkat DPRD.

"Di Papua ada 38 anggota DPRD, di Kabupaten Timika ada enam kursi, sayang PBB tidak dapat menjaga suara di pusat. Kelemahan itulah yang akan diperbaiki," ucap dia.

Arah politik PBB periode 2015-2020 akan tetap menempuh cara moderat dan demokratis dalam perjuangan visi dan misi, serta menjunjung tinggi pluralitas di masyarakat.

"Dari 38 anggota DPRD PBB di Papua, 30 beragama Kristen dan sisanya Muslim. Kenyataan memang partai ini diterima baik oleh seluruh umat agama," kata Yusril yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007.

Muktamar IV PBB pada 26 Mei 2015 memutuskan pengurus partai antara lain Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Syura MS Kaban, Sekretaris Jenderal Jurhum Lantong, dan Bendahara Umum Aris Muhammad.

Ketua Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang MS Kaban mengatakan PBB harus menjadi partai politik yang selalu menjadi pemecah masalah, bukan pembuat masalah.

Selain itu, dia menekankan bahwa pengurus partai harus selalu taat satu komando dari Ketua Umum dan meminta fungsionaris tingkat pusat dan daerah untuk hati-hati dalam membuat pernyataan.

"Semoga PBB bisa tumbuh dan hidup kembali," kata Kaban.

Selain dihadiri oleh fungsionaris partai, acara Pelantikan Pengurus DPP periode 2015-2020 serta Milad ke-17 PBB tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.