TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan!"

Demikian Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Sidang bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, tutur Jokowi, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa.

Dalam kondisi sulit seperti itu, hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin sangat erat dan mendalam.

Semangat persatuan mereka 'laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh'.

"Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat," tandasnya.

Kata Jokowi salah satunya persoalan yang tengah dihadapi adalah siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan.

Goncangan ekonomi seperti itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulangkali.

"Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat," tegas Jokowi.

Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, belum mencapai kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan.

Begitu juga di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.

Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara sangat besar.

Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari.

Sementara itu, di bidang kesehatan, kata Jokowi, gizi buruk dan angka kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar.

"Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat," katanya.