TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -   Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera turun tangan menyelesaikan polemik diantara Menteri Kordinator bidang Maritim Rizal Ramli dengan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

Apalagi, saling tuding kedua pembantu Presiden Jokowi ini tersaji ke media dan publik.

Karena polemik yang kian sering tersaji ke publik oleh dua pembantu Presiden Jokowi ini bisa menimbulkan kesan disharmonisnya pemerintahan yang dikomandoinya.

"Karena itu mesti ada arahan dari Presiden tentang pola komunikasi yang konstruktif," ujar pengamat politik dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Rabu (16/9/2015).

"Presiden jangan membiarkan polemik berkembang diantara pembantunya itu. Apalagi kalau polemiknya sampai ke media dan publik. Hal itu bisa menimbulkan efek negatif bagi pemerintah. Demikian juga terhadap investor," dia menambahkan.

Selain itu, dia meminta Kabinet kerja Presiden Jokowi membahas secara serius bagaimana baiknya mekanisme komunikasi diantara anggota kabinet maupun dengan mitranya.

Hal ini penting agar mengurangi ketegangan diantara mereka serta menghindari miskomunikasi yang dapat mengganggu konsentrasi kerja.