TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dodi Alex Noerdin, tidak mau pembentukan panitia kerja PT Pelindo II (Persero) oleh pihaknya disebut sebagai ikut-ikutan saja, karena BUMN tersebut ramai diberitakan usai digeledah Bareskrim Polri.

Menurutnya, Komisi VI sudah lama merencanakan membentuk Panja Pelindo II sebelum perusahaan yang dipimpin RJ Lino itu ramai diberitakan terkait dugaan korupsi pengadaan crane.

"Jauh sebelum ada permasalahan Pelindo II mencuat ke publik, kami berkali-kali menegaskan akan membuat Panja. Kami mencoba membongkar permasalahan yang ada di Pelindo II," kata Dodi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Dodi menuturkan, pihaknya telah lama menyoroti permasalahan yang terjadi di Pelindo II dan telah meminta menteri BUMN untuk mengganti Dirut Pelindo II karena tak bisa menyelesaikan permasalahan baik di internal atau eksternal perusahaan.

"Kenapa baru sekarang baru bentuk Panja, karena kami lihat tidak ada yang bergerak. Kami adalah pengawasan terhadap BUMN terkait aksi korporasi dan persoalan internal didalamnya," tuturnya.

Dodi juga mengatakan, dalam Panja Pelindo II pihaknya ingin mengetahui bagaimana perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hongkong, Hutcison Port Holdings (HPH) terjadi.