TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyaknya sebaran hutan yang terbakar di sejumlah wilayah, disebut berkaitan dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Kepala Humas dan Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, daerah yang rawan kebakaran terjadi di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada.

"Pilkada berkorelasi positif dengan jumlah lahan yang terbakar karena pengawasan di wilayah ini jadi lemah. Selain itu ada dua propinsi yang gubernurnya plt (pelaksana tugas), mau menaikkan wilayahnya siaga darurat jadi ragu-ragu," ujarnya di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Dirinya menjelaskan, kebakaran hutan ini banyak terjadi di daerah perbatasan yang infrastrukturnya terbatas.

Belum lagi adanya konflik politik lokal dan kepemilikan lahan yang belum jelas.

Sutopo menyebutkan, dari sebaran titik hotspot 30 persen di antaranya berada di kawasan hutan non konsesi, 20 persen di hutan tanaman industri, 20 persen di perkebunan kelapa sawit, 20 persen area penggunaan lain, dan 5 persen lahan lain-lain.

Selain itu, Sutopo menjelaskan yang membuat bantuan pesawat maupun helikopter untuk melakukan water bombing menjadi terkesan lamban.

Pasalnya, untuk menyewa pesawat maupun helikopter dari negara lain Indonesia perlu memesan tiga bulan sebelumnya.

"Sepertinya kok susah sekali menyewa, ya karena kebakaran hutan tidak hanya di Indonesia. Pesawat dan helikopter sudah disewa negara lain makanya kita mesti pesan tiga bulan sebelumnya," kata Sutopo.