TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra menolak disahkannya RAPBN 2016 menjadi UU. Gerindra memberikan beberapa alasan mengapa menolak RAPBN 2016.

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Wilgo Zainar mengatakan, partainya mencermati realisasi penerimaaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2015 baru mencapai Rp 598,27 triliun atau sebesar 46,22 persen dari target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun.

"Realitas ini bahkan lebih rendah dari nilai penerimaan pajak periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu tidak masuk akal jika target penerimaan pajak tahun 2016 lebih tinggi dari tahun sebelumnya," kata Wilgo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Fraksi Partai Gerindra mencermati adanya kelemahan pengelolaan APBN-P Tahun 2015 sehingga menghasilkan penambahan jumlah penduduk miskin selama enam bulan hingga Maret 2015 sebanyak 860 ribu orang, sehingga jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 28,59 juta orang.

Menurut Wilgo, fraksi Partai Gerindra juga mencermati Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 dengan total sebesar Rp 43,27 triliun, yang realisasinya sampai dengan 1 Oktober 2015 hanya mencapai Rp 17,5 triliun atau sebesar 40,43 persen.

"Pada hakikatnya fraksi Partai Gerindra menuntut BUMN dapat menjadi agent of development dan memberikan kontribusi untuk menggerakan ekonomi nasional, serta mampu memberikan dividen untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan malah sebaliknya membebani APBN," tegasnya.

Untuk itu Gerindra menuntut agar pemerintah mengeluarkan kebijakan RAPBN 2016 yang lebih pro rakyat dan mengalokasikan anggaran PMN sisa tahun 2015 untuk merealisasikan dana desa dengan jumlah Rp 1,4 miliar per desa dan disalurkan langsung ke desa-desa, tidak melalui provinsi atau kabupaten.

Penanggulangan bencana untuk mencegah penanganan korban asap yang lambat terjadi kembali, di masa depan kita harus mempunyai sistem yang terpercaya dan efektif saat terjadi bencana alam.

Infrastruktur hutan ditingkatkan agar hutan Indonesia lebih produktif dan berkualitas, peningkatan infrastruktur hutan juga akan meminimalisasi potensi kebakaran hutan.

"Gerindra akan terus mendesak agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN 2016," tandasnya.