TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah masih setengah hati dalam alokasi anggaran untuk penanganan HIV-AIDS.

Menurut Koordinator Data dan Publikasi FITRA Yenti Nurhidayat anggaran yang terbatas untuk penanganan HIV-Aids, khususnya di tingkat provinsi, masih lebih banyak digunakan untuk kegiatan pencegahan. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan rehabilitatif cenderung lebih sedikit.

"Batam hanya Rp 270 juta, Tasikmalaya hanya Rp 100 juta. Itu lebih banyak untuk kegiatan preventif, bagaimana bagi yang sudah terinfeksi," kata Yenti di Sekretariat FITRA, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2015).

Yenti tidak menapikkan ada beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran berjumlah besar untuk penanganan HIV-AIDS seperti Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 3 miliar dan Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 4 miliar.

Namun, anggaran besar itu, disebut Yenti berasal dari hibah lembaga asing.

Beberapa daerah, kata Yenti, juga ada yang mengurangi anggaran untuk penangulangan HIV-AIDS.

Hal tersebut dinilainya karena masih kentalnya stigma dalam masyarakat di Indonesia bahwa penderita virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu sebagai penyandang permasalahan seksual dan sosial.

"Untuk permasalahan ini, stigma itu lebih besar pengaruhnya kepada anggaran," katanya.