TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus menghentikan kegaduhan politik yang terjadi saat ini terkait kasus 'Papa Minta Saham'.

Apalagi baik Jokowi dan JK harus bertanggung jawab menjaga kewibawaan lembaga kepresidenan agar suasana politik dan ekonomi kondusif.

"Secara moral bertanggung jawab mengakhiri kegaduhan politik sehingga tidak berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi dalam pernyataannya, Selasa(8/12/2015).

Hendardi mengatakan Jokowi dan JK yang sudah telanjur marah itu tengah ditunggu sikapnya untuk melaporkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid ke Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena, kata Hendardi, episode sidang MKD pada Senin (7/12/2015) yang memeriksa Novanto secara tertutup membuktikan bahwa sidang MKD adalah dagelan elit politik untuk menghibur rakyat.

Dan kelihatannya, skandal itu hanya akan berakhir antiklimaks dan tidak membawa perubahan apapun di MKD.

"Bola sekarang ada pada Jokowi, JK, dan mungkin LBP (Menkopolhukam-red) yang terlanjur marah dan tersinggung untuk melaporkan Novanto dan Riza Chalid ke Mabes Polri dan KPK,"ujar Hendardi.

Sebaliknya lanjut Hendardi, jika Jokowi dan JK berdiam, publik justru meragukan Presiden-Wapres dan LBP bahwa mereka juga menjadi bagian dari orkestra "papa minta saham".

"Publik terbiasa dikecoh dengan banyak dagelan. Tapi pasar tidak bisa ditipu. Perlahan tapi sistematis iklim usaha akan terganggu, karena pasar tidak lagi percaya pada para pengendali kekuasaan," ujarnya.