TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Danau Toba terpilih menjadi satu di antara destinasi wisata utama Indonesia.

Sebentar lagi, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Otoritas Pariwisata untuk danau terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Tujuannya agar pengelolaan danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut lebih terkoordinasi, sehingga bisa lebih cepat berkembang.

Demikian dikatakan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli usai rakor di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer.

Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir.

Selain bertujuan agar wilayah Danau Toba bisa cepat berkembang, Badan Otoritas Pariwisata ini kata Rizal merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dari 10 juta orang menjadi 20 juta orang dalam lima tahun ke depan.

"Supaya pengelolaan efektif harus ada single destination single management untuk tiap satu tujuan wisata, yaitu dalam bentuk otoritas. Contoh yang berhasil adalah Bali Tourism Authority di Nusa Dua. Kalau badan otoritas Danau Toba terbentuk, jumlah pengunjungnya nanti pasti meningkat dan wilayahnya cepat terbangun," kata Rizal.

Mantan Menko Perekonomian itu menambahkan, Badan Otoritas Pariwisata juga akan dibentuk di 10 destinasi wisata. Bukan hanya di Danau Toba.

Untuk sementara dipilih 10 destinasi karena keterbatasan anggaran dan memanfaatkan momentum pengembangan pariwisata terlebih dulu.

"Kami sudah masukkan ke budget 2016 akan kembangkan 10 daerah tujuan wisata di luar Bali. Sebenarnya banyak tujuan wisata di Indonesia yang bagus-bagus. Tetapi sengaja dipilih 10 dulu, walau tujuan wisata yang bagus di Indonesia itu banyak sekali. Kalau 100 (daerah wisata sekaligus) ya enggak ada dampaknya. Anggarannya juga terbatas," kata mantan Kepala Bulog tersebut.

Nah, pilot project-nya, Badan Otoritas Pariwisata itu akan dibentuk di Danau Toba.

Ditargetkan, Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukumnya akan ditandatangani Presiden Joko Widodo, awal tahun 2016.

"Mudah-mudahan awal tahun depan bisa ditandatangani Presiden Keppres-nya," imbuhnya.