TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung diminta tidak tebang pilih mengusut kasus rekaman pembicaraan antara Maroef Sjamsoeddin, Setya Novanto dan Riza Chalid.

Korps Adhyaksa juga didesak menyelidiki pertemuan antara keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan bos PT Freeport, Jim Bob.

"Ini ngotot sekali, penegak hukum yang punya latar belakang politik terlihat jelas, namanya mencoreng lembaga hukum. Kalau caranya seperti itu, pemufakatan jahat yang jelas kan keluarga JK itu," ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakir dalam pernyataannya, Sabtu(2/1/2016).

Selain itu, kata Mudzakir kasus yang terlihat jelas pemufakatan jahat yakni perihal surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke James Moffet, petinggi Freeport.

"Ketimbang Setya Novanto, itu jelas surat Sudirman Said, karena dia sudah menjanjikan bakal memuluskan kontrak perpanjangan. Kenapa Kejagung hanya garang ke Novanto," ujar dia.

Agar penegak hukum tak selalu dikaitkan dengan politik, dia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

"Kalau caranya seperti itu, Jaksa Agung seharusnya dievaluasi," ujar dia.