‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengangkat progam kerakyatan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2016.

Rakernas akan digelar  di JI Expo Kemayoran, Jakarta pada 10-12 Januari 2016.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya telah menggelar diskusi membahas dan menyusun program-program partai yang berkaitan Iangsung dengan hajat hidup rakyat banyak. Program-program tersebut dalam pelaksanaannya bersifat konkrit dan Iangsung dapat dirasakan oleh rakyat menjelang HUT PDIP ke-43.

"Program-program tersebut dalam pelaksanaannya bersifat kongkrit dan langsung dapat dirayakan rakyat. Apalagi dalam konsepsi pembangunan Semesta Berencana, sejak tahun 1959 sudah dirancang bagaimana Indonesia berdaulat di bidang pangan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Sedangkan Ketua DPP PDIP Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Mindo Sianipar menuturkan Rakernas akan membahas hal yang telah dilakukan partai untuk menyejahterakan petani dan nelayan. Program tersebut akan dijalankan secara lebih masif kedepannya.

"Sejak 2007, PDIP telah melakukan pembinaan secara sistematis pada kelompok petani hampir di seluruh daerah sentra pertanian, perikanan, peternakan. Di era teknologi ini akan kami sosialisasikan dan masifkan melalui struktural partai di eksekutif maupun legislatif," ujarn Mindo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan faktor utama penurunan jumlah petani di Indonesia disebabkan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh para petani tergolong sangat kecil. Berdasarkan indeks pertanian, rata-rata penghasilan petani di Indonesia tidak lebih dari Rp. 500 ribu per bulan.

"Nilai yang diterima petani jauh di bawh stanndar hidup layak dam jumlah pengeluaran yang harus ditanggung petani daIam mengolah lahan penanian. Rendahnya pendapatan petani di Indonesia ini sangat berkaitan erat dengan kepemilikan lahan pertanian," ujarnya.

Oleh karenanya, penting bagi PDIP untuk melakukan program Peningkatan Pendapatan Petani. Upaya itu, sekaligus sebagai Iangkah untuk mendorong kedaulatan pangan di Indonesia. Beberapa upaya peningkatan pendapatan petani antara Iain, penyediaan Iuas lahan minimal 2 hektar (ha) bagi petani; Meneruskan dan mengawasi proses pembagian ALSISTAN; Penggunaan bibit unggul nusantara; Penggunaan pupuk organic serta membangun jalur distribusi hasil pertanian dan membuat pelatihan berkala bagi para petani

"Urusan pertanian adalah urusan bangsa dan negara dan menjadi tanggungjawab kita. Kita dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita impor beras dan mengawa kebutuhan stabilitas. Harga-harga pokok sering dikendalikan pasar. Hal ini menjadi garis ekonomi politik PDIP dan sekali lagi kepala daerah dari PDIP akan memfermentasikan politik ekonomi yang digali dari republik ini," tuturnya.

Ketika ditanya apakah hal tersebut terkait dengan sinyal reshuffle, Hasto menjawabnya. "Kalau soal reshuffle kan presiden," kata Hasto.