TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan banyak kebijakan Pemerintah yang tidak sinkron.

Yusril pun mencontohkan mengenai soal dana ketahanan energi yang memungut Rp 200 dari premium dan Rp 300 solar yang disubsidi Pemerintah.

Padahal, kata dia, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution, sudah mengatakan mengenai kebijakan tersebut. Ternyata, lanjut dia, Presiden mengatakan kebijakan tersebut tidak jadi ditempuh.

"Jadi itu kan bingung orang. Kalau sering terjadi perbedaan seperti itu, itu bisa menghilangkan kewibawaan pemerintah. Kewibawaan Pemerintah itu kan juga harus dijaga," kata Yusril di kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (9/1/2015).

Walau demikian, Yusril mengatakan adalah menjadi hak prerogatif Presiden untuk merombak kabinetnya (reshuffle).

Dalam merombak kabinetnya, kata dia, Presiden biasanya menjadikan wakil presiden sebagai tempat konsultasi karena putusan wewenang perombakan kabinet tidak ada pada wakil presiden.

Selanjutnya, Yusril mengatakan penempatan menteri harus didasarkan pada kompetensi kemampuan menteri yang bersangkutann.

"Penempatan menteri itu memang dilandasi oleh latarbelakang kemampuan yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Satu juga harus ada program yang jelas dari presiden. Dan kemudian melakukan pengawasan," tukas Yusril.