TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Konflik di internal Partai Golkar harus diselesaikan.

Wakil Presiden RI yang juga mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) setuju dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) untuk menyelesaikan konflik Golkar dengan membentuk pengurus Golkar transisi.

Kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Haji Bau Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (17/1/2015), Jusuf Kalla menyebut bahwa para senior Partai Golkar tergerak dengan konflik antara Aburizal Bakire dan Agung Laksono, yang tidak kunjung kelar setelah lebih dari setahun berseteru.

Dalam kesempatan itu JK juga mengingatkan bahwa tak satu orang pun berhak mengklaim sebagai pemilik partai berlambang pohon beringin itu.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar bukan hanya milik satu kubu.

"Pikiran para senior cuma satu, masa depan Golkar. Jangan dianggap ada satu (atau) dua orang yang memiliki Golkar, Golkar itu milik bersama," kata JK.

Jusuf Kalla yang oleh MPG ditunjuk sebagai ketua tim transisi, berkilah bahwa ia sudah pernah memimpin Partai Golkar selama lima tahun dan tidak memiliki keinginan untuk kembali berkuasa.

"Tidak ada yang ingin kuasa, buat apa sih saya sudah pernah jadi ketua umum," terangnya.

Soal adanya penolakan pembentukan tim transisi dari kubu Aburizal Bakire, ia menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Namun yang tidak boleh ditolak menurutnya adalah persatuan Partai Golkar.