Keputusan Ical Tak Lagi Calonkan Diri Jadi Ketua Umum Golkar Patut Diapresiasi
Keputusan Aburizal Bakrie (Ical) untuk tidak maju kembali dalam pemilihan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Aburizal Bakrie (Ical) untuk tidak maju kembali dalam pemilihan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) patut diapresiasi.
Apapun alasannya, menurut pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), langkah tersebut telah memberikan peluang bagi wajah-wajah baru untuk berusaha dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Partai Golkar itu.
Apalagi rival Aburizal, Agung Laksono juga sudah menegaskan bahwa dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri pada munaslub mendatang.
Maka kesempatan untuk memunculkan nama baru, akan semakin besar.
"Keputusan untuk mendorong proses regenerasi dan mengkontestasikan kader-kader yang berkualitas dalam munas, adalah keputusan yang tepat," ujar Siti Zuhro saat dihubungi Tribunnews.com.
Sedangkan keputusan Aburizal membawa kubunya untuk mendukung pemerintah, menurut Siti Zuhro hal itu bisa dipandang sebagai langkah pragmatis untuk kepentingan jangka pendek Aburizal dan kelompoknya.
Di partai berlambang pohon beringin itu, sebelumnya hanya kubu Aburizal yang berniat beroposisi.
Sedangkan kubu Agung Laksono sudah sejak awal menyatakan dukungannya.
Bagi pemerintah, keputusan tersebut akan sangat menguntungkan.
Dengan dukungan dari partai peraih suara terbanyak kedua pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014 itu, maka kekuatan koalisi pendukung pemerintah akan semakin kuat.
"Hal ini bisa saja mempermudah eksekusi program-program pemerintah, karena tidak ada resistensi yang signifikan di DPR. Artinya penerintah akan relatif lebih mudah nenjalankan tugasnya," kata Siti Zuhro.
Sebaliknya, posisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang sudah memutuskan untuk beroposisi, akan semakin lemah.
Terlebih sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendeklarasikan dukungannya.
KMP tidak lagi memegang suara mayoritas di DPR.
Praktis kini KMP hanya terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.