Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Empat Penyebab Parpol KMP Pindah ke Jokowi Versi Sebastian Salang

Koalisi yang terbentuk KMP atau KIH bukan dibangun atas ciri dan kesamaan ideologi.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Empat Penyebab Parpol KMP Pindah ke Jokowi Versi Sebastian Salang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kiri) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (3/9/2015). Pertemuan tersebut membahas mengenai keluarnya PAN dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan memilih bergabung dengan kubu pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merapatnya sejumlah partai politik (parpol) yang bergabung dalam Koslisi Merah Putih (KMP) ke pemerintahan Jokowi-JK sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya.

Hanya soal waktu saja sebetulnya dan ternyata itu terbukti sekarang.

Demikian kata pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Jumat (5/2/2016).

Karena itu, dia menilai pernyataan KMP telah membubarkan diri adalah suatu sikap politik yang realistis dan mengakui fakta politik yang tengah terjadi.

Namun disisi lain, kata dia, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak otomatis bertambah.

Karena bergabungnya sejumlah partai ke pemerintah tidak otomatis bergabung dengan KIH.

Kenapa? "Karena Kesepakatan politik yang dibangun langsung dengan presiden bukan dengan KIH," tegas Sebastian kepada Tribun.

Berita Rekomendasi

Selain juga imbuhnya, loyalitas mereka yang bergabung juga bukan pada KIH tetapi pada Presiden.

Pertanyaannya, mengapa anggota KMP merapat ke Pemerintah berkuasa?

Sebastian melihat ada empat  faktor yang menjelaskan hal ini.

Pertama, koalisi yang terbentuk KMP atau KIH bukan dibangun atas ciri dan kesamaan ideologi.

Tetapi, jelas dia, kepentingan politik jangka pendek saat itu.

Kedua, KMP sebagai alat bargaining posisi untuk sejumlah posisi telah berakhir perannya. Dan kekuasaan yang diincar telah habis dibagi.

"Karena itu KMP dianggap tidak bermanfaat lagi secara politik," jelasnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas