TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) berlangsung ricuh.

Mayoritas anggota meminta Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, selaku pimpinan rapat, untuk menandatangani tata tertib yang intinya memperpendek jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Tata tertib baru itu disebutkan sudah disetujui dalam rapat paripurna luar biasa DPD pada 15 Januari 2016 lalu. Namun, kedua pimpinan DPD itu menolak.

Ketua Badan Kehormatan AM Fatwa pun akhirnya meminta tatib itu ditandatangani saat itu juga di depan rapat paripurna.

"Ini momen terakhir pimpinan untuk tanda tangan di muka sidang. Bila tidak, kita sulit memperhitungkan apa yang akan terjadi," kata Fatwa.

Dia lalu turun dari mimbar dan meyerahkan tatib ke meja Irman dan Farouk.

Tetapi, Irman dan Farouk tetap tidak meneken surat tersebut.

Suasana pun menjadi ricuh. Puluhan anggota DPD berebut interupsi mendesak Irman untuk meneken Tatib.

"Jangan akal-akalan!" teriak salah satu anggota.

Sejumlah anggota DPD sampai menggebrak meja saat menyampaikan interupsinya. Namun Irman tetap berseikeras tak mau menandatangani surat itu dan tiba-tiba mengetuk palu untuk menutup sidang.

Irman dan Farouk langsung meninggalkan ruangan.

Para anggota makin geram dengan sikap kedua pimpinan mereka itu dan berteriak menanyakan kenapa sidang ditutup.

"Ini pembangkangan! Kita akan melayangkan mosi tidak percaya," kata salah satu anggota.

Mereka lalu maju ke depan ruang sidang dan menduduki kursi pimpinan untuk memberikan keterangan pers kepada media.

Penulis : Ihsanuddin