Mempersulit Calon Independen Sangat Tak Elegan Karena Tunjukkan Ketakutan Partai
Menaikkan syarat calon independen untuk mempersulit calon independen untuk mengikuti Pilkada 2017 sangat tidak elegan
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Menaikkan syarat calon independen untuk mempersulit calon independen untuk mengikuti Pilkada 2017 sangat tidak elegan karena menampilkan ketakutan partai yang tidak memiliki kader yang layak.
Padahal, Peneliti Pemilu dari Sinaksak Center, Osbin Samosir ingatkan, pilkada adalah pesta rakyat yang seluas-luasnya rakyat diberi kesempatan untuk memilih kepala daerahnya.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menegaskan, hak calon independen untuk maju dalam pilkada.
Karena itu harus dibuka seluas-luasnya di tengah semakin merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon yang diusung oleh partai politik.
Dia melihat fenomena petahana Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju melalui jalur independen mendapat dukungan luas dari masyarakat justru harus menjadi koreksi bagi partai politik.
Turunkan Persyaratan
Karenanya dia menilai, DPR RI sangat tidak bijak jika mengusulkan syarat pencalonan yang memberatkan calon independen hanya ketika semakin bertumbuh calon independen yang mampu memikat hati publik.
Jika partai-partai merasa syarat pencalonan untuk partai politik dianggap terlalu berat, sebaiknya diturunkan saja persentase persyaratannya.
"Bukan malah memperberat persyaratan bagi calon independen," jelasnya.
Misalnya, dia contohkan, semua partai yang memiliki anggota legislative di DPR RI memiliki hak untuk memajukan satu calon untuk menjadi peserta pilkada.
Sehingga ada ada banya calon dari partai dan dari unsur independen, lalu biarkan banyak calon kepala daerah yang bertanding secara sehat.
Semakin banyak calon maka akan semakin banyak pilihan warga. “Yang memberi penilain atas calon yang paling pantas menjadi gubernur atau bupati/walikota akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Itu jauh lebih fair daripada justru mempersulit calon independen,” kata Osbin Samosir.
Anggota Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) ini juga menilai perlu memahami sejarah awal lahirnya calon independen. Dijelaskan Pemaknaan demokrasi adalah memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh warga untuk memilih pemimpin terbaik diantara mereka.
