TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk bertindak cepat terkait bocornya dokumen Panama Papers.

Dokumen tersebut mencantumkan ribuan perusahaan Indonesia yang terlibat dalam pengemplangan pajak.

Jika Pemerintah lamban dalam bertindak, para pengusaha-pengusaha yang tercantum di dalam dokumen tersebut langsung memindahkan uangnya sehingga tidak bisa lagi dilacak.

"Dalam konteks ini kecepatan menjadi penting. Dengan sistem devisa bebas dunia, uang itu bisa cepat dipindahkan," kata bekas Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto di KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Menurut Bambang, langkah cepat yang dilakukan Pemerintah adalah mengumpulkan para penegak hukum dan para ahli untuk membahas dokumen-dokumen itu.

Jika dalam pertemuan tersebut disimpulkan benar dan uang itu hasil kejahatan, Pemerintah harus menentukan langkah secepatnya.

"Kalau itu betul langkah lu (Pemerintah) apa? mesti cepat," kata dia.

Bambang mengingatkan dokumen tersebut telah menimbulkan kegaduhan di dalam negeri.

Menurut Bambang, Kejaksaan Agung dan KPK bisa inisiatif untuk melakukan tindakan terlebih dahulu.

Sebelumnya, sebanyak 11 juta dokumen klien milik sebuah kantor hukum di Panama, Mossack Fonseca, bocor ke tangan publik dan menggemparkan dunia.

Jutaan dokumen tersebut berisi pelaku-pelaku praktik pengemplangan pajak dan pencucian uang di seluruh dunia.

Dari sejumlah nama yang ada, termasuk di antaranya tokoh penting dunia, konglomerat, selebritas, hingga bintang olahraga ternama.

Dari Indonesia disebutkan ada ribuan perusahaan yang menjadi klien perusahaan tersebut.