Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menhan Ryamizard:Kita Patut Curiga yang Bilang Enggak Ada Mungkin Dia Komunis

Ryamizard Ryacudu menggelar acara pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI-AD serta Organisasi Masyarakat anti PKI

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Menhan Ryamizard:Kita Patut Curiga yang Bilang Enggak Ada Mungkin Dia Komunis
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu 

laporan wartawan tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar acara pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI-AD serta Organisasi Masyarakat anti Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta.

Acara tersebut digelar terkait dengan isu propaganda yang muncul mengenai kebangkitan PKI.

Munculnya isu tersebut mengacu pada diadakannya sejumlah kegiatan yang mengandung unsur tersebut.

Dalam pertemuan silaturahmi yang turut dihadiri oleh tokoh termasuk tokoh Islam, Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan pertemuan tersebut dinilai penting.

Sebagai komponen bangsa, Menhan menegaskan, harus selalu waspada terhadap bahaya komunis.

"Pertemuan ini penting. Sebagai komponen bangsa yang setia kepada negara Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila dan UU 1945. Waspada terhadap bahaya laten komunis yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia," ujar Ryamizard saat ditemui di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

Ryamizard juga memaparkan dulu tidak terdengar bahaya laten komunis, namun kini isu tersebut muncul kembali.

Berita Rekomendasi

"Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten ditertawakan, enggak ada itu bahaya laten, kemudian komunis sudah tidak ada lagi. Tapi, disebut-sebut sekarang muncul," imbuhnya.

Ia pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada, dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis.

"Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme," jelasnya.

Sebelumnya, Dugaan bangkitnya PKI beberapa waktu menjadi polemik di kalangan tokoh politik hingga masyarakat.

Tudingan tersebut muncul terkait adanya kegiatan diskusi, pemutaran film, serta penerbitan buku.

Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diduga akan memberi pengaruh negatif dalam upaya penyelesaian tragedi 1965 yang dilakukan oleh pemerintah RI.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas