TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz sepakat dengan pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang menilai bahwa Menkumham Yasonna Laoly telah menyalahi undang-undang.

Dirinya juga menyepakati Menkumham, Yasonna Laoly layak untuk dijerat hukuman pidana.

"Iya saya sepakat untuk dihukum pidana. Saya sudah memidanakan dia ke Pengadilan Jakarta Pusat," ujar Djan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/6/2016)

Sementara Ketua DPP PPP Bidang Hukum versi Muktamar Jakarta, Humprey R Djemat mengatakan keraguannya pengadilan dapat memidanakan seorang menteri.

"Memang benar bisa dipidana, tapi apakah mau pengadilan memidanakan seorang menteri? Kalaupun bisa, pasti akan sulit," jelasnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah menyalahi undang-undang karena mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final dan mengikat.

Selain Mahkamah Agung, menkumham, kata Yusril juga telah mengabaikan putusan dari Mahkamah Partai yang sudah memberikan putusan untuk kepengurusan internal partai.

"Dalam hal ini, Menkumham dapat dikenakan sanksi pidana karena mengesahkan kepengurusan yang lain dan tidak melakukan putusan yang sifatnya final dan mengikat," ujarnya saat pemaparan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Yusril menjelaskan jika alasan menkumham menolak kepengurusan karena tidak adanya salinan resmi selama tujuh hari setelah putusan Mahkamah Partai, tidak serta merta hal itu menjadi alasan untuk menolak pengesahan kepengurusan yang sudah sah secara hukum.