TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), Agus Susanto, hadir sebagai salah satu pembicara di “ILO – China – ASEAN High Level Seminar on Universal Social Protection through South-South Cooperation” di Beijing, Cina (5/9).

Pertemuan ini mengagendakan komitmen para petinggi Negara-Negara Selatan Global untuk memastikan seluruh masyarakat dunia dapat menikmati perlindungan jaminan sosial dan hidup secara layak.

High Level Meeting ini merupakan salah satu rangkaian lanjutan pertemuan G20 dan menjadi forum bertukar pengalaman dan penjajakan kerjasama antar Negara Selatan Global.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tiongkok, Mr. Kong Changseng.

Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder juga memberikan sambutan yang mendorong para pemimpin dibidang ketenagakerjaan dan organisasi jaminan sosial untuk terus berinovasi memperluas akses perlindungannya.

Hal ini mengingat baru 27% dari populasi dunia yang mendapat akses pada perlindungan jaminan sosial, sementara 73% penduduk lain tidak memiliki pilihan untuk berjuang sendirian tanpa perlindungan apapun.

Salah satu tantangan terbesar yang disepakati para pemimpin dibidang ketenagakerjaan dan organisasi jaminan sosial yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah perluasan jaminan sosial kepada pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan para Pekerja Rentan.

Pekerja Rentan merupakan pekerja BPU yang belum mampu membayar iuran bulanan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mereka rentan mengalami kemunduran ekonomi yang akan membuat mereka semakin sulit, jika  mengalami risiko kecelakaan kerja, hari tua dan kematian.

Pertemuan ini juga menyepakati dibutuhkannya suatu mekanisme subsidi pembiayaan jaminan sosial bagi Pekerja Rentan.

Itu dilakukan agar mereka terlindungi sampai mereka mandiri, dan memastikan mekanisme tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Beberapa alternatif solusi pembiayaan yang ditawarkan untuk mengatasi hal itu antara lain subsidi melalui kontribusi Pemerintah.

Kontribusi tersebut berupa pajak atau realokasi pembiayaan publik untuk investasi jaminan sosial. Alternatif lainnya adalah melalui kontribusi iuran masyarakatnya.

Merespon dinamika global tersebut, Agus Susanto memaparkan tantangan yang sama yang kini dihadapi di Indonesia.