TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyelenggara negara.

Informasi yang beredar, orang tersebut merupakan anggota DPD RI.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya tangkap tangan.

Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih jauh soal itu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Asri Anas membenarkan ketua mereka, Irman Gusman, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami sudah konfirmasi dan lacak kebenaran diskusi internal kami, ke KPK tadi ya 99 persen Pak Irman (ditangkap)," kata Asri saat dihubungi, Jakarta, Sabut (17/9/2016).

Lalu siapakah sosok Ketua DPD yang dicokok KPK itu? Berikut penelusuran Tribunnews.com:

1. Lahir di Padang Panjang, Minggu, 11 Februari 1962

2. Sejak muda Irman Gusman telah aktif diberbagai organisasi seperti anggota BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) FE UKI angkatan tahun 1979, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta hingga akhirnya pada tahun 1981 Irman mengikuti Latihan Kepemimpinan Dasar yang diadakan HMI Cabang Jakarta dan menjadi kader HMI.

3. Saat menamatkan sarjana muda dan memasuki tingkat doktoral, Irman juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Senat FE UKI yang membidangi organisasi dan kaderisasi.

4. Irman Gusman juga aktif pada organisasi ICMI sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI periode tahun 2003 – 2010, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat periode tahun 1999 – 2003, dan Bendahara Umum ICMI Pusat periode tahun 1999 – 2003.

5. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia tahun 1985, Irman meneruskan studi S2 ke Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat dengan program MBA dan Konsentrasi Marketing tahun 1987.

6. Irman terjun ke kancah politik dan menjadi Anggota MPR Utusan Daerah Sumatera Barat, atas pencalonan Fraksi TNI/Polri pada tahun 1999 – 2004, karir politiknya pun berlanjut dengan terpilihnya Irman sebagai Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR RI pada tahun 2002 – 2004.

7. Penggagas terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).