TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Komjen Pol Dwi Priyatno, mengungkapkan rencana mempersenjatai anggota satgas.

Tujuannya, menurut Dwi Prayitno, untuk menghindari kejadian di luar dugaan ketika melakukan penindakan.

"Jangan sampai petugas jadi korban. Harus diback-up," ujar Dwi Priyatno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Baca: Komjen Dwi Priyatno Ditunjuk Jadi Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli

Baca: Tim Saber Pungli Incar Para Preman dan Ormas yang Sering Palak Warga

Dwi Priyatno mengatakan, perlunya satgas dipersenjatai lantaran dalam upaya yang dilakukan, bisa terjadi upaya paksa ketika melakukan penindakan.

"Kita kan ini ada tingkatan-tingkatan upaya. Upaya paksa juga ada. Kalau misalnya melawan dan sebagainya," kata Dwi Priyatno.

Terkait anggota satgas itu sendiri, tidak saja melibatkan kepolisian maupun TNI, namun juga kementerian dan lembaga lainnya seperti Kemendagri, Kemenkumham, Ombudsman RI, PPATK, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara.

Anggota Saber Pungli

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, mengumumkan struktur Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Satgas Saber Pungli ini akan menjadi tanggung jawabnya dan telah ditunjuk Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno sebagai Ketua Pelaksananya.

Wiranto juga menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang kini dijabat oleh Sri Wahyuningsih selaku Wakil Ketua Pelaksana Satu dan Jaksa Agung Muda Pengawas Widyo Pramono selaku Wakil Ketua Pelaksana Dua.

Untuk keanggotaan Satgas Saber Pungli, Wiranto mengungkapkan nantinya akan ditarik personel dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara dan Polisi Militer TNI dari tiga matra.

"Secara lebih rinci, nanti di setiap Kementerian Lembaga kita tugasi untuk membuat unit-unit Saber Pungli. Pejabatnya pejabat fungsional yang berkecimpung dalam pengawasan. Sambil kita memberdayakan orang, sambil kita mengefektifkan fungsi pengawasan di tiap Kementerian dan lembaga yang sekarang kita anggap lemah," ujar Wiranto.