TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin memberi nilai 7,8 untuk kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, selama dua tahun.

Salah satu program yang patut diapresiasi, lanjutnya, adalah pembenahan pelabuhan dan tax amnesty.

“Kalau penilaiannya 0 sampai 10, pemerintahan saat ini bisa dikasih 7,8. Ada beberapa yang bisa kami lihat sudah berjalan seperti pemangkasan masa dwelling time pelabuhan dan realisasi tax amnesty yang sudah di atas 50 persen,” kata Mahyudin seusai membuka acara Musprov HKTI Bangka Belitung di Pangkalpinang, Senin (24/10/2016).

Ke depannya, lanjut Mahyudin, pemerintahan Jokowi–JK harus fokus pada sektor pangan. Pasalnya, sejumlah produk pangan masih diimpor sehingga merugikan petani lokal.

“Daging, beras, garam bahkan singkong masih diimpor. Kondisi ini harus diperhatikan serius. Kita harus berdaulat dalam produksi pangan,” ujar politikus Golkar ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, lanjut dia, harus mengevaluasi sistem produksi, termasuk penyaluran pupuk bersubsidi.

Selama ini, biaya produksi yang mahal menjadi penyebab produk pertanian ikut mahal sehingga membuka peluang impor yang harganya justru lebih murah.

Penulis: Heru Dahnur