Jokowi dengan nada tegas juga mengatakan, "Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah kewibawaan negara".

Jusuf Kalla saat itu mengklarifikasi pernyataan Presiden dengan mengatakan "Ya pastilah, siapa tidak marah kalau namanya dijual jual".

Dalam kesempatan yang sama Jusuf Kalla juga menyebut "Oh iya, kalau itu yang dikatakan benar bahwa kami, presiden dan saya minta jatah. Pasti saya marah".

Dalam kasus tersebut Riza halid yang dilaporkan menemui bos Freeport Indonesia bersama Setya Novanto tidak pernah diperiksa, baik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), maupun Kejaksaan Agung.

Hingga kini kasusnya pun menciut.

Setelah Setnov terpilih menjadi orang nomor satu di Partai Golkar, hubungannya dengan Joko Widodo kembali membaik.

Dua bulan setelah Setnov terpilih menjadi orang nomor satu di Partai Golkar, digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Hasilnya adalah mendukung Jokowi sebagai Calon Presiden RI pada 2019 mendatang.

Namun, hubungannya dengan Jusuf Kalla mungkin tidak sebaik hubungan Setya Novanto dengan Presiden.

Setelah terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, keduanya belum pernah terlihat publik bertemu.

Pada September lalu, saat ditanya soal program e-KTP yang masih jauh dari target, Jusuf Kalla menjawab bahwa sejak awal program tersebut memang bermasalah.

Ia mengatakan "Memang ada indikasi sejak awal e-KTP itukan bermasalah, karena itu ada yang tersangkut, jadi karena itu sambil berjalan tentu penegak hukum juga akan meneliti ini kejadian".

Apa yang tersangkut di kasus tersebut, Jusuf Kalla saat itu tidak menyebutkan.

Namun, nama Setya Novanto kerap kali dikaitkan dengan kasus tersebut.

Hal itu dituturkan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi, menyebut ada keterlibatan Setya Novanto.

Namun, hal itu sudah berkali-kali dibantah Setya Novanto.

Pada awal September lalu Jusuf Kalla memberikan pernyataan yang keras untuk Setya Novanto.

Ketika dimintai tanggapannya soal upaya Setya Novanto yang berusaha memulihkan nama baiknya dari kasus "Papa Minta Saham," Jusuf Kalla mengatakan bila Novanto sendiri yang minta berhenti dari ketua DPR.

"Kalau diingat Setya Novanto kan yang minta berhenti jadi ketua," kata Jususf Kalla.

Sementara itu istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespon dengan mengatakan "Ini peristiwa politik, silakan MKD (red: Mahkamah Kehormatan Dewan) menyelesaikan."

Kini hubungan Partai Golkar dengan Jokowi sedang mesra-mesranya.

Dukungan Partai Golkar untuk Jokowi ditunjukan dengan berbagai atribut dari Partai Golkar dengan foto Presiden, untuk memperingati dua tahun berkuasanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Bahkan untuk urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI, Partai Golkar tetap mendukung Jokowi.

Dukungan tersebut ditunjukan dengan dukungan partai untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok yang dikenal dekat dengan Jokowi adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, ketika Jokowi masih berstatus sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Selain itu, Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pendukung utama.

PDIP, adalah partai tempat bernaung Jokowi.

Sementara sikap Jusuf Kalla dapat dilihat dari manuver besannya, Aksa Mahmud.

Taipan dari Sulawesi Selatan itu sempat muncul di lokasi kampanye saingan Ahok, yakni Anies Baswedan.

Hampir pasti Partai Golkar akan terus mendukung kebijakan pemerintah sampai pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Jika memang dukungan tersebut terus diberikan Partai Golkar, maka hubungan Partai Golkar dengan Jokowi akan terus mesra hingga 2019.

Sementara itu, Jusuf Kalla dalam berbagai kesempatan mengakui bahwa ia tidak mau lagi melanjutkan jabatan di pemerintahan.