TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja keras secara nyata.

Harapannya supaya mempercepat proses sertifikasi tanah yang hingga kini jumlahnya masih di bawah 60 persen secara nasional.

Itu ia sampaikan saat menyampaikan sambutannya pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Balikpapan.

"Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan," kata Presiden berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (5/12/2016).

Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan.

"Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan," ujar Presiden.

Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi dan saat ini baru 46 juta hektar yang sudah disertifikatkan.

"Kita 71 tahun merdeka yang sudah diselesaikan baru 46 juta, masih 60 persen lebih yang belum yang belum selesai di seluruh Indonesia," kata Presiden.(*)