TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai, laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang bertumpuk-tumpuk tidak berkorelasi dengan pencegahan korupsi.

"Laporan bertumpuk-tumpuk tapi korupsi masih banyak, untuk apa?" kata Jokowi, saat memberi sambutan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Jokowi menilai, laporan SPJ yang bertumpuk justru akan menghambat kinerja pemerintah.

Ia mengaku sudah melakukan pengecekan di lapangan.

PNS di Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, kata dia, lebih banyak menghabiskan waktu mengisi SPJ di kantor dibandingkan meninjau proyek di lapangan.

Begitu juga di sekolah, guru-guru banyak yang sibuk mengisi SPJ sehingga kegiatan belajar mengajar terhambat.

"Saya tahu semua gubernur, bupati, walikota, kepala dinas, semua yang punya proyek pusing dengan SPJ. Saya perintahkan ke Menteri Keuangan mulai 2017 tidak ada lagi laporan yang rangkap sampai 16 halaman, 44 halaman," ujar Jokowi disambut tepuk tangan Kepala Daerah yang hadir.

Jokowi mengaku tidak yakin bahwa SPJ yang mencapai puluhan lembar akan dibaca.

Ia menilai, idealnya SPJ cukup dua lembar saja. Yang terpenting mudah dikontrol dan dicek.

"Energi kita habis kalau hanya urus SPJ. Saya perintahkan cukup dua," kata dia.

Penulis : Ihsanuddin