Korupsi di Klaten dan Banten Dianggap Contoh Sempurna Dinasti Politik
Dinasti tak hanya dibangun di jajaran pemerintah daerah, tapi juga antarprovinsi dan lembaga legislatif.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch meyakini dinasti politik berpeluang besar menciptakan birokrat yang koruptif.
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebutkan, apa yang terjadi di Klaten merupakan salah satu contohnya.
Menurut dia, dinasti politik di Klaten terbangun dari rantai kekuasaannya cukup unik.
Bupati Klaten Sri Hartini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo.
Haryanto digantikan oleh Sunarna dengan Sri Hartini sebagai wakilnya.
Uniknya, Sunarna merupakan suami dari Sri Mulyani, wakil dari Sri Hartini saat ini.
Dengan demikian, tak hanya satu dinasti yang berkuasa di sana.
"Ketika suaminya tidak bisa lagi jadi kepala daerah, dilanjutin istrinya," ujar Almas, dalam diskusi di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Contoh lainnya, kata dia, dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiyah di Banten.
Dinasti tak hanya dibangun di jajaran pemerintah daerah, tapi juga antarprovinsi dan lembaga legislatif.
Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah dipilih menjadi Bupati Serang.
Menantu Atut, Adde Rossi Khoerunnisa, terpilih menjadi Wakil DPRD Banten.
Kini, anak Atut bernama Andika Hazrumy maju menjadi calon Wakil Gubernur Banten.
"Jadi, cengkraman dinasti sudah sangat kuat. Ketika eksekutif dan legislatif sudah masuk dalam dinasti, maka check and balance tidak bisa diharapkan lagi," kata Almas.
