TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat Fraksi di DPR RI yakni Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan hak angket karena menganggap pemerintah melanggar undang-undang terkait kembalinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI.

Bahkan bukan di DPR RI saja, di DPRD DKI Jakarta, yakni fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra, juga mewacanakan akan memboikot Ahok karena status petahana yang dipandang tidak jelas.

Melihat hal itu, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mempertanyakan sangat bergairahnya DPR dan DPRD DKI dalam kasus Ahok ini.

"Padahal banyak kasus lain yang sangat penting tetapi tidak menjadi perhatian DPR maupun DPRD," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Senin (20/2/2017).

Lalu apa yang membuat DPR RI dan DPRD DKI Jakarta sangat bersemangat tentang Ahok ini?

Sebastian melihat ada dua faktor yang mendorong DPR dan DPRD sangat bersemangat dalam hal ini.

Pertama, ada unsur like' "and dislike" terhadap Ahok.

"Sepertinya semua hal yang berkaitan dengan Ahok sedapat mungkin dipersoalkan," kata Sebastian Salang.

Padahal menurut Sebastian Salang, DPR atau DPRD bisa mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo untuk mendengarkan pandangan dan alasannya mengapa Ahok kembali menjadi Gubernur DKI.

Untuk itu dia menilai, jika tidak ada unsur pelanggaran peraturan perundang undangan, tidak perlu angket ini dilanjutkan.

Kecuali kata dia, Kemendagri tidak mampu menjelaskan dan memang ada unsur pelanggaran dalam keputusan tersebut.

Kedua, upaya angket ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik Pilkada Jakarta.

Hal itu terlihat dari fraksi yang semangat mendorong angket adalah fraksi pendukung calon tertentu, atau lawan politik Ahok di Jakarta.

Sebastian Salang tegaskan, semangat Angket seperti ini kurang baik. Sebab tujuannya tidak murni untuk menegakan aturan, tetapi lebih karena tujuan politik tertentu.