TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR-RI, Rieke Diah Pitaloka meminta BPK RI untuk mengaudit potensi kerugian negara akibat akusisi PT PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) oleh Perum Bulog.

Rieke mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap indikasi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada akuisisi PT GMM oleh Bulog, termasuk indikasi “permainan” impor raw sugar yang melibatkan Bulog.

Langkah ini dilakukan karena Rieke berpandangan terdapat inkonsistensi hasil kajian Bahana terhadap PT GMM dan Bahana terhadap Bulog.

Kajian Bahana untuk PTPN IX, nilai 100% saham PT GMM hanya sebesar Rp 56 milyar dan menyatakan bahwa PT GMM tidak layak untuk diakuisisi sementara kajian Bahana untuk Bulog, nilai 100% saham PT GMM sebesar Rp 215,8 milyar.

"Bahana menyimpulkan bahwa akuisisi saham PT GMM oleh Bulog layak dengan catatan adanya jaminan kelangsungan pasokan bahan baku tebu dan raw sugar," kata Rieke dalam keterangan pers, Senin (29/5/2017).

Rieke menyebut dengan diakuisisinya mayoritas saham ini, maka bisa dipastikan akan terjadi impor raw sugar secara terus-menerus setiap tahunnya karena keberlangsungan PT GMM ditopang oleh ketersediaan raw sugar melalui impor dengan melibatkan Bulog.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga menuding proses negosiasi yang mencurigakan karena negosiasi antara PTPN IX dengan PT GMM berlangsung 4 bulan dengan hasil penolakan pengakuisisian oleh PTPN IX yang akibat penolakan akusisi tersebut, Dirut PTPN IX dicopot.

Sementara negosiasi antara Bulog dengan PT GMM berlangsung hanya 5 minggu yakni 22 Agustus 2016 munculnya Surat Menteri BUMN mengenai rencana akuisisi PT GMM, 29 September 2016 adanya surat Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti, kepada Menteri BUMN, berisi permohonan akuisisi dan 30 September 2016 muncul Surat persetujuan Menteri BUMN terhadap Bulog untuk mengakuisisi PT GMM.

Dikatakan Rieke, PT GMM adalah pabrik gula yang mengalami krisis serius karena produksinya macet dan tunggakkan hutang dikabarkan mencapai Rp 885,4 miliar.

Rieke menambahkan, dirinya memberikan dukungan penguatan Bulog dalam upaya tercapainya kedaulatan pangan, bukan sebagai badan yang melegitimasi impor pangan.

Caranya, meningkatkan peran Bulog sebagai sebagai badan yang mampu menjaga ketersediaan pangan nasional, yang lebih bertumpu pada hasil pangan dalam negeri, bukan berorientasi pada mencari keuntungan atas impor pangan (namun bukan masuk pada ranah produksi).

Meningkatkan kemampuan Bulog untuk mampu membeli langsung hasil panen petani, sebagai bentuk kebijakan politik subsidi harga di tingkat produksi, yang mampu memberi kepastian harga bagi petani, sekaligus menjaga kemampuan daya beli rakyat atas pangan.

Kemudian meningkatkan Bulog sebagai badan yang mengatur, menjaga dan menjamin pendistribusian pangan secara merata ke seluruh Indonesia, sebagai salah satu langkah untuk memotong rantai “permainan” pangan yang mengakibatkan harga pangan melambung.