TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementerian yang dipimpinnya belum menerima pengajuan pembanguan gedung perkantoran baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Belum. Saya (Basuki) sudah bilang, saya sudah ditelepon sama BURT pak Anton Sihombing mau ada ini (pembangunan). Oke kalau gitu saya menunggu surat resminya," kata Basuki di kompleks Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) RI Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurutnya, kajian tentang gedung baru juga belum dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ia mengatakan jika ada pembangunan gedung-gedung baru negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasti dimintai rekomendasi.

"Ya ada rekomendasi dari kami (PUPR), tidak hanya teknis tapi juga termasuk pelaksanaan multi years-nya. Jadi kalau DPR mau bangun pasti minta rekomendasi. Cuma sekarang belum ada perintah resmi kepada kami," kata Basuki.

Baca: Sudah Miring, Anggota Dewan Takut Gedung DPR Tiba-tiba Ambruk

Saat ditanyakan tentang kondisi satu gedung di kompleks DPR RI dalam keadaan miring, Basuki Hadimuljono mengaku pihak PUPR belum ada permintaan resmi.

"Saya belum lakukan itu. Mungkin PU 2010 ya. Kalau ada permintaan audit ya saya lakukan," imbuh Basuki.

Ia menjelaskan pembangunan gedung perkantoran baru DPR harus melalui persetujuan dari Presiden.

"Oh,iya dong. Kayak misalnya saya merenovasi GBK, saya juga ada perintah khusus dalam bentuk instruksi presiden," imbuh Basuki.