TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing menegaskan bahwa audit kelayakan gedung DPR RI sudah dilakukan d‎ua kali.

Audit yang dilakukan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hasilnya bahwa gedung udah retak dan bergeser.

‎"Udah retak bergeser harus diinjeksi, itu kan udah ngeri itu," kata Anton usai rapat paripurna pembukaan masa sidang 2017-2018 di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2017).

Kondisi gedung seperti itu diperparah dengan kapasitas yang tidak memadai. ‎

Menurutnya kapasitas gedung seribu orang, sekarang diisi lima ribu orang.

Oleh karena itu setiap ada insiden, kementerian PUPR melakukan audit terhadap gedung.

‎"Itu tiap ada kejadian itu akan mereka bentuk tim. Ya kan baru, udah ada hasilnya toh," katanya.

Baca: Gedung Diisukan Miring, DPR Minta Gedung Baru

‎Mengenai adanya moratorium pembanguan gedung pemerintahan yang baru, Anton membandingkannya dengan lembaga lain.

Menurutnya lembaga lain seperti KPK telah mendaptkan gedung yang baru.

‎"BPK dapat, KPK dapat, MA dapat. Bukan soal adil. Ini realitas kebutuhan karena (gedung DPR) sudah overload. Baru kalau ambruk ada yang meninggal, aduh‎‎," pungkasnya.