TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat Saracen.

Rudi mendapat perintah untuk mencari siapa klien dan investor Saracen.

Untuk mengungkap tuntas Saracen, Rudiantara mengajak Kepolisian RI. Sehingga pihak epolisian punya akses langsung mengejar sindikat tersebut di dunia maya.

"Presiden telah meminta cari yang mengorder dan membayar Saracen. Kominfo kerja sama dengan Polri, karena mengatur platform adalah Kominfo. Tapi beberapa hal, Polri dipersilakan mengusut dengan platform," ujar Rudiantara saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (28/8/2017).

Sindikat Saracen telah resmi ditangkap oleh pihak kepolisian. Organisasi ini diduga menyebar berita hoax dan isu SARA serta ujaran kebencian di media sosial.

Rudiantara menambahkan dalam mengusut Saracen, bukan hanya pemerintah dan Polri saja yang berperan aktif.

Tetapi Rudi meminta para operator platform juga bertanggung jawab terhadap konten-konten negatif yang tersebar.

"Konteks Saracen jangan dilemparkan ke masyarakat, pemerintah, dan Polri saja. Pemilik platform juga harus tanggung jawba membersihkan," kata Rudiantara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengapresiasi aparat kepolisian yang mampu membongkar jaringan Saracen.

Namun, dia berharap kepolisian tidak berhenti pada membongkar jaringan Saracen saja, tetapi juga harus memproses secara hukum.

"Mana-mana yang masuk tindak pidana itu harus diproses, harus dibuka. Supaya masyarakat tahu ternyata yang beredar selama dua tahun terakhir ujaran kebencian mulai Pilpres 2014 ternyata semua adalah rekayasa," kata Tjahjo.

Tjahjo menilai penting pemeriksaan kelompok Saracen hingga semua apa yang dilakukan mereka terbuka dan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dia berharap, kelompok seperti Saracen hilang dari kehidupan bermasyarakat.

"Supaya ke depan negara ini jangan sampai jadi negara yang percaya kepada fitnah, percaya kepada hal-hal yang tidak benar," tuturnya.