Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Wali Kota Tegal

Uang Suap untuk Modal Petahana, KPK: Itu Gejala Umum Di Mana-mana Begitu

Menurutnya, kasus kepala daerah yang menjabat justru fokus mencari ongkos untuk modal.

Uang Suap untuk Modal Petahana, KPK: Itu Gejala Umum Di Mana-mana Begitu
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Siti Masitha Soeparno diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2017 dan pengadaan barang jasa di lingkungan Kota Tegal. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menjelaskan, banyak contoh kepala daerah mencari dana dengan cara korupsi, demi memuluskan jalannya maju kembali di periode berikutnya.

Hal ini menjawab kasus Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, yang ditangkap penyidik KPK atas dugaan menerima suap Rp 5,1 miliar.

Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri kembali menjadi Wali Kota Tegal untuk periode 2019-2024.

Menurutnya, kasus kepala daerah yang menjabat justru fokus mencari ongkos untuk modal.

Hal ini lantaran ongkos politik dalam pilkada perlu biaya besar, sehingga menyebabkan kepala daerah mencari jalan pintas.

"(Terima suap untuk pilkada) itu bukan spesifik Tegal, di mana-mana gitu. Ada keluhan biaya kontestasi mahal jadi semua orang menabung. Kalau incumbent mereka menabung dalam lewat APBD. Kalau yang baru mau maju cari sponsor. Jadi Tegal buat kita itu bukan spesifik, tapi gejala umum," kata Pahala kepada wartawan di Kantor PPP, Tebet Barat IX, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Pahala menjelaskan, pihaknya tengah fokus menggodok langkah-langkah mencegah kepala daerah mencari uang untuk ongkos pilkada.

Salah satu caranya, berupaya menghilangkan tekanan yang diemban oleh kepala daerah sehingga tak terlalu menggebu-gebu mengumpulkan ongkos sebagai modal kembali maju pilkada.

Baca: KPK Umumkan Hasil Pemeriksaan Aris Budiman Dua Pekan Lagi

"Sampai sekarang kami lagi cari pencegahan untuk ini, seperti apa nih supaya tekanan terhadap calon atau kandidat bisa berkurang dalam artian tekanan untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#OTT Wali Kota Tegal

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas