TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari, protes keras dengan sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa pemutaran film yang masih kontroversial itu merupakan perintahnya.

"Panglima harus fair, jangan hanya versi propaganda Orde Baru yang boleh diputar, tapi juga versi-versi yang lain," kata Eva saat dimintai tanggapannya, Rabu (20/9/2017).

Anggota Komisi I DPR RI ini kembali mengingatkan soal film berjudul Living Dangerously Years yang diperankan artis Hollywood Mel Gibson dijagal lantaran mengangkat cerita tentang situasi politik di Indonesia pada tahun 1965, tepatnya menjelang peristiwa G30/S.

Namun, saat orde baru berakhir, film tersebut dirilis dalam bentuk VCD original dan bahkan juga sempat ditayangkan di salah satu TV nasional di Indonesia.

"Termasuk mendukung film-film sejenis untuk generasi millenial seperti usulan Presiden. Jangan hanya endorse satu versi, kan jadinya politik, sementara TNI kan tupoksinya tidak terkait politik," kata Eva.

Baca: Soal Film G30S/PKI, Panglima TNI Sebut Ide Presiden Jokowi Luar Biasa

Menurutnya, jika niat pemimpin bangsa untuk mencerdaskan warganya secara sungguh-sungguh, jangan menghilangkan fakta sejarah.

"Jadikan rakyat cerdas, nalar jadi panjang, analisa data jadi jalan. Lembaga TNI harus progresip, menatap ke depan, karena tantangan keamanan bukan hanya PKI yang tinggal wacana. Tapi ektrimisme agama yang sudah meledakkan banyak bom malah nggak dianggap ancaman," kata Eva.

"Ada film 'Jihad Selfie' tuh, lebih relevant diputar secara masal karena kontekstual," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, yang bisa menghentikan dirinya menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI hanyalah pemerintah.

Saat disinggung adanya sejumlah pihak yang menyarankan sebaiknya tidak perlu ada nobar film G30S/PKI, Gatot Nurmantyo menjawab," Emang gue pikirin?!"

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah mengizinkan dirinya untuk memerintahkan personelnya menonton film yang kerap diputar di era orde baru itu.

Panglima TNI juga menjelaskan, nobar film yang masih menjadi polemik itu bertujuan untuk mengingatkan para generasi muda akan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI).