TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Golkar disebut-sebut akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Golkar untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Penunjukan Plt itu merespons menurunnya elektabilitas partai pascaditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Terkait itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan bahwa rekomendasi penunjukan Plt Ketua Umum Golkar diambil dalam rapat harian partai.

Bahkan, Andi mengaku dirinya yang membacakan rekomendasi hasil tim kajian dalam rapat yang baru-baru ini digelar itu.

"Hasil rapat tim kajian memang membuat rekomendasi meminta kesediaan ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau Plt ketua umum," kata Andi dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Tak hanya itu, rapat juga meminta agar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menyampaikan langsung hasil kajian tersebut kepada Novanto.

Baca: Soal Pilgub Jabar, Petinggi Gerindra Anggap PKS Tidak Beretika

Karena saat ini Novanto masih dirawat di rumah sakit.

"Rapat memutuskan, meminta ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsung ke Pak SN," ungkap Andi.

Menurut Andi, keputusan itu dibuat berdasarkan kajian yang sudah dilakukan secara komprehensif.

Elektabilitas Golkar terus menurun pascapenetapan tersangka Novanto.

"Tim yang ditugaskan rapat harian sebelumnya tanggal 13 September lalu. Tidak ada desakan, tapi atas dasar kesadaran yang data-datanya faktual," ujar Andi.

Andi juga enggan membocorkan siapa nama orang yang akan menjadi Plt Ketua umum Golkar selama Novanto sakit.

"Nanti diputuskan di rapat pleno," tutup Andi.