"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," papar Nusron Nusron.

Selain itu, hal itu akan membuat banyak orang kecewa.

"Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu," jelas Nusron Wahid.

Namun, jika dinilai sebagai suatu keharusan, Nusron berharap Partai Golkar memecat anggotanya yang terbukti dan terlibat dalam korupsi.

Hal tersebut, menurut Nusron, akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap partai dan menaikan elektabilitas pada Pemilukada 2018 dan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat, idealnya. Saya sampaikan apa adanya."

Selain Yorrys, yang diberhentikan sebagai Korbid Polhukam, Partai Golkar sebelumnya juga memberhentikan Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai, Rabu (30/8/2017).

Tidak diketahui alasan pemecatan itu, namun menurut Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta, Barita Ricky Tobing, pemecatan mengindikasikan bahwa para petinggi Golkar melindungi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, yang terus digoyang posisinya oleh Ahmad Doli Kurnia.

Bersih-bersih Untuk Kuatkan Posisi Setnov Sebagai Ketum Golkar

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai perombakan pengurus DPP Golkar, sebagai upaya penguatan posisi Setnov di Partai Golkar.

"Dan pengamanan citra Setnov di masyarakat daripada usaha memperbaiki Partai Golkar secara keseluruhan," ujarnya.

Pergantian pengurus, menurutnya tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap elektabilitas Partai Golkar, dalam Pemilu 2019.

"Setnov memang memiliki hak untuk mengatur penggantian struktur ini, namun akan sulit nampaknya elektabilitas Golkar terangkat hanya dengan penggantian kepengurusan ini," katanya.

Sebaliknya, Partai Golkar telah membuat blunder dengan mengganti Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam dan memecat Ahmad Doli Kurnia, salah satu kader muda mereka.