TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Timur Partai Golkar Mukhamad Misbhakun, membantah isu partainya mengincar kursi Menteri Sosial.

Hal ini terkait Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat menteri sosial diusung sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur oleh Partai Golkar.

Menurutnya, Golkar menyerahkan sepenuhnya sosok yang bakal mengisi kursi Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu kata Misbhakun adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Soal menteri kan kewenangan Presiden. Itu kan Presiden yang punya hak itu," kata Misbakhun kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Misbkahun menjelaskan, Golkar tidak berharap diberi kursi menteri yang kosong karena Khofifah memutuskan terjun ke persaingan Pilgub Jatim.

Baca: Demokrat Usung Khofifah untuk Pilgub Jatim 2018?

Pasalnya, Golkar mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat.

"Kami enggak beharap apapun, karena Golkar mendukung Presiden tanpa syarat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Golkar, Nusron Wahid mengatakan, Khofifah dipilih usai mendapatkan suara mufakat dari kader partai yang ikut di dalam rapat, dengan berbagai macam pertimbangan.

Diusungnya Khofifah, akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan partai-partai lainnya di Jawa Timur.

Hal itu dilakukan untuk menetapkan siapa pasangan yang akan menemaninya bertarung.

"Pasangannya belum tahu, nanti kita lihat dari partai lainnya," katanya

Namun begitu, Golkar meyakini akan ada beberapa partai yang cukup besar akan bergabung mendukung Khofifah.

Dengan syarat, nantinya, Khofifah harus mundur dari kabinet dan bisa fokus untuk pemilihan.

"Iya tentu. Harus mundur dulu. Intinya, setelah rapat barusan, kami sepakat untuk mendukung dan mengusung Khofifah di Jawa Timur," katanya.