''Pemerintah RI Harus Keras Respons Sikap Amerika yang Tolak Panglima TNI''
Bob meminta Pemerintah RI bertindak tegas dan segera mengambil sikap mengingat NKRI garda terdepannya adalah TNI terhadap Pertahanan dan Keamanan.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk Amerika Serikat membuat kaget semua pihak termasuk organisasi masyarakat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN).
Pasalnya, penolakan Gatot Nurmantyo masuk AS dilakukan secara mendadak, padahal Gatot Nurmantyo ke AS atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr.
Baca: Djarot Ungkap Reaksi Ahok Soal Pidato Anies Baswedan
Panglima TNI dan Pangab AS Jend Joseph F Durford, Jr adalah bersahabat sekaligus sebagai seniornya karena usia Pangab AS diatas Panglima TNI, beliau sangat menghormati dan telah beberapa kali bertemu.
“Ada apa dibalik pembatalan sepihak ini dan apa maksudnya Militer AS undang Panglima TNI kalau akhirnya dilarang masuk AS?” tanya Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan.
Dalam surat elektronik yang dikirim ke Tribunnews.com, Bob mengatakan, Pemerintahan RI harus mengambil sikap demi kedaulatan agar tidak direndahkan seperti ini.
“Mengingat yang dibatalkan ini adalah Panglimanya TNI ( Tentara Nasional Indonesia) , sudah rendah sekali ya negara kita ini sampai diperlakukan seperti ini dan Ini sama dengan meremehkan Kedaulatan NKRI,” Jelas Bob.
Bob meminta Pemerintah RI bertindak tegas dan segera mengambil sikap mengingat NKRI garda terdepannya adalah TNI terhadap Pertahanan dan Keamanan.
“Jadi jangan hanya mengambil sikap seperti menyesalkan saja menurut saya itu tidak cukup” tambah Bob
Bob menambahkan, jangan hanya karena ada hal hal lain sehingga setingkat Panglima TNI ditolak keberangkatannya ke Amerika. “Kami minta agar Seluruh Pejabat Pemerintah Republik Indonesia untuk Tidak Hadir dalam Undangan dari Negeri Paman sam itu” ungkapnya.
Bob mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan NKRI. “Ayo Pemerintah RI demi Kedaulatan dan Independensi Indonesia (NKRI) kami meminta seluruh Pejabat untuk Bersikap Negarawan , untuk tidak perlu hadiri Undangan yang dibuat oleh AS. Kita harus bersikap tegas karena ini bukan urusan pribadi atau seseorang pejabat, tapi ini masalah harga diri bangsa” ujar Bob
"Sifat Negarawan harus dikedepankan, sebelum adanya Klarifikasi dari Kemenlu AS, kami minta Pejabat RI jangan ada yang berangkat bilamana diundang oleh Mereka."