Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

LTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto mengatakan saat ini DPR RI dan partai

politik belum banyak melibatkan organisasi independen perlindungan anak dan perempuan dalam program-programnya.

Kak Seto menyampaikan kritiknya itu di sela kegiatan seleksi calon anggota legislatif yang digelar secara terbuka oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2017).

“Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, hanya kurang greget saja dan belum optimal. Kalau organisasi independen perlindungan anak dan perempuan dilibatkan akan memberi masukan positif dan menjadi darah segar dalam upaya tersebut,” tegasnya.

Kak Seto mengatakan anak dan perempuan Indonesia saat ini masih belum merasakan perhatian dari parpol dan DPR RI.

“Harapan perempuan dan anak di Indonesia hanya mendapat perhatian serius dari DPR RI dan parpol sehingga bisa dilibatkan dalam program-programnya. Terutama dari perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi serta kekerasan,” terangnya.

Baca: Idrus Marham Pastikan Setya Novanto Kooperatif Jalani Proses Hukum

Baca: Balita Korban Kekerasan Ibunya, Tubuhnya Penuh Luka dan Sudah Sekarat Saat Dibawa ke RS Naik Ojek

Kak Seto juga mengaku siap jika diundang menjadi juri dalam seleksi anggota caleg dari partai-partai politik seperti yang sudah dilakukan PSI.

“Saya non-partisan partai mana pun, tapi demi perkembangan politik Indonesia yang makin baik dan makin ramah terhadap perempuan dan anak saya akan siap. Tadi sudah disampaikan bahwa kami siap jika diminta melakukan hal yang sama untuk partai lain,” tegasnya.

Seleksi anggota caleg dari PSI sudah dilakukan sejak minggu lalu tepatnya tanggal 4 November 2017.

Selain Kak Seto yang menjadi juri ada pula nama mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, pakar politik Djayadi Hanan, dosen Komunikasi UI Ade Armando, mantan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afiffah, pakar hukum Asep Iwan Iriawan, advokat senior Tuti Hadiputranto, dan aktivis pendidikan Henny Supolo.