Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera integrasikan pembangunan ekonomi nasional dalam konsep Indonesia Raya Incorporated untuk memperkuat ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketahanan nasional.

Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro menerangkan, langkah ini perlu diambil untuk mencegah negara lain mengambil keuntungan dengan berbagai isu terkait dengan NKRI salah satunya adalah persoalan Papua.

Diutarakan Putut saat melangsungkan pertemua Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Kiki Syahnakri di Kantro PPAD, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Baca: Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Agar Iklan Rokok Ditiadakan

IRI merupakan pemerataan kemakmuran dalam pembangunan ekonomi nasional secara terintegrasi melalui perkawinan antara BUMN dan BUMD.

Sumber ekonomi berada dengan melibatkan penyertaan modal badan usaha milik daerah, BUMDes dan koperasi seluruh Indonesia.

Konsep IRI telah diterima Dewan Pertimbangan Presiden pada 1 Maret 2017. Konsep IRI, dinilai dapat diimplementasikan dan akan dibawa ke Presiden Joko Widodo mengingat konsep IRI sesuai dengan arahan kebijakan Presiden.

IRI telah digodok dalam FGD yang melibatkan para akademisi dari 14 perguruan tinggi terkenal di Indonesia, serta didukung langsung dan sepenuhnya oleh PPAD.

“Papua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI. Namun kalau tidak diantisipasi, Papua cepat atau lambat akan menjadi masalah besar kesatuan Indonesia mengingat hal ini sudah dipolitisasi secara internasional," ujar Putut di Gedung Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).

Putut menerangkan, beberapa negara memiliki kepentingan atas Papua mengingat daerah ini secara potensi ekonomi sangat kaya. Oleh karena itu, ucapnya, banyak negara mulai melancarkan perang proksi terhadap Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Putut Prabantoro, IRI merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan.

Untuk merujuk pada usaha bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan, dibuatlah konsep perkawinan antara usaha milik negara atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan melibatkan penyertaan modal dari BUMD, BUMDes atau Koperasi seluruh Indonesia.

Serta mendirikan Pasar Saham IRI yang merupakan sarana rakyat untuk ikut secara langsung merasakan kemakmuran dari sumber alam. Hal ini juga untuk menjelaskan kemakmuran sebesar-besarnya dinikmati rakyat.

“Freeport berdasarkan amanat konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara. Namun pada kenyataan, negara tidak memiliki kuasa termasuk kedaulatan atas masa depan Freeport," ujar Putut.