Bahkan imbuhnya, bila ada celah kekurangan dari aspek hukum dalam proses awal hingga akhir Munaslub, sertamerta aktor pilitik tersebut bisa saja mengancam akan membawa ke ranah hukum.

"Mereka itulah, menurut hemat saya, sumber penghalang membangun soliditas internal Golkar," ucapnya.

"Menurut hemat saya, ini tidak boleh terjadi, agar persolan Golkar dapat segera dipulihkan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto," katanya lebih lanjut.

Sebab, partai moderen, partai yang bisa menyelesaikan perbedaan internal secara internal pula. Tidak harus di bawa ke luar, seperti membawa ke ranah hukum.

Namun perlu diingat, tegas dia, perbedaan tidak boleh berujung pada pemecatan kader, kecuali melakukan tindak pidana.

Sebab, menurutnya, seseorang masuk partai karena kerelaan.

"Untuk itu, harapan saya, sebagaimana saya sebut di atas, semua kader harus berkorban dan menahan diri.

Bagaimanapun, Golkar itu aset bangsa kita yang luar biasa. Golkar pilar demokrasi dan sekaligus benteng NKRI," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berkomentar terkait penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional ( Rapimnas) dan Musyawarah Nasional luar Biasa ( Munaslub) Golkar di JCC‎, Senayan, 18-21 Desember 2017.

Kalla yang merupakan politisi senior Golkar tersebut menilai penyelenggaraan Rapimnas dan Munaslub untuk merehabilitasi Golkar.

"Ini adalah solusi yang terbaik untuk memperbaiki ketegangan-ketegangan juga masalah masalah dan merehabilitasi nama Golkar,"kata Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, (18/12/2017).