Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Tetap Netral Hadapi Tahun Politik
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, berharap jajarannya tetap menjaga netralitas pada tahun 2018 ini.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ---Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, berharap jajarannya tetap menjaga netralitas pada tahun 2018 ini.
Diketahui, pada tahun 2018 sejumlah agenda politik besar akan digelar.
"Sebagai Aparatur Sipil Negara, saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun
sebagaimana amanat Undang-undang," ujar Menkumham dalam sambutannya, di acara deklarasi janji kinerja pegawai Kemenkumham, di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (8/1/2018).
Baca: Tito Perintahkan Kapolda Kalsel Sisihkan Beras Sitaan untuk Operasi Pasar
Dalam kesempatan itu Yasonna H. Laoly mengingatkan terdapat 171 wilayah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Tahun ini juga akan dibuka pendaftaran pasangan calon peserta Pemilihan Presiden (Pilpres), serta calon anggota legislatif.
Selain agenda politik, tahun ini juga akan digelar dua agenda penting lainnya, yakni pagelaran Asian Games 2018, yang akan diikuti ribuan peserta dari luar negeri.
Kemudian, agenda pertemuan International Monetary Fund (IMF) yang akan dihadiri puluhan kepala negara.
"Saya minta Kantor Wilayah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional itu, agar aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut," ujarnya.
Baca: Bocah Korban Video Mesum dengan Perempuan Dewasa Jalani Rehabilitasi di Rumah Aman
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa rapel tunjangan para pegawai sudah dibayarkan.
Ia berharap hal tersebut dijadikan pemicu agar semua pegawai Kemenkumham, meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi.
Yasonna berharap semua targetan 2018, bisa dituntaskan, termasuk reformasi birokrasi.
"Kita sudah menerima rapel tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan kinerja, saya minta saudara-saudara terus berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi," ujarnya.
'Tolong agar dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar," katanya.